oleh admin | Jan 18, 2015 | Berita
JAKARTA– Budi Karya Sumadi resmi menggantikan Tri S. Sunoko sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero). Budi Karya sempat dicalonkan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) , dan pernah menjadi bos BUMD Jakarta.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/1/2015), Budi Karya Sumadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Terlahir 18 Desember 1956 di Palembang, Sumatera Selatan, Ir. Budi Karya Sumadi memulai karirnya 1982 sebagai Arsitek Perencana pada Departemen Real Estate PT Pembangunan Jaya, dan sebagai Arsitek Perancang pada 1982.
Dalam penilaian kelompok profesional Bina Bangun Bangsa, prestasi Budi Karya Sumadi yang akrab disapa BKS ini sudah jelas dan dapat dilihat serta dapat dirasakan hingga sekarang. Contohnya saja, kawasan Bintaro yang sekarang menjadi “Kota Baru” hingga terus berkembang.
Budi Karya Sumadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakpro, selain dijagokan sebagai Menpera, dikabarkan sebelumnya cocok juga menjadi Menteri Pekerjaan Umum.
Berhasil
Budi Karya dinilai telah berhasil memegang sejumlah mega proyek Ibu Kota Jakarta, di antaranya revitalisasi taman kota waduk pluit dan waduk Ria-Rio, penyelesaian rusunawa di Marunda, serta proyek Electronic Road Pricing (ERP).
Sebelumnya, Budi yang merupakan lulusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada adalah pernah menjabat sebagai Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Taman Impian Jaya Ancol yang mempunyai visi revolusioner yang ingin “Jakarta sebagai Tujuan Wisata Handal & Menjadi Perusahaan Rekreasi Terbesar dan Terbaik di Asia Tenggara”.
Selain di bidang usaha dan seorang profesional, dia juga pernah menjadi Ketua Persatuan Independent Golf Club Indonesia dan Pengurus KONI DKI Jakarta. (Bisnis.com)
Link terkait : Budi Karya Sumadi: Dari Calon Menteri Jadi Dirut Angkasa Pura II
oleh admin | Jan 18, 2015 | Berita
Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah
PORTAL – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta pemerintah pusat untuk turun tangan mengatasi masalah penembakan yang kerap terjadi di Kabupaten Poso. Tindakan para teroris yang diduga komplotan Santoso itu dirasa terlalu sangat meresahkan warga.
“Melalui diskusi kenegaraan ini saya harap kasus penembakan di Poso dibicarakan di tingkat pusat,” kata Longki saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Jumat (16/1).
Diketahui, kemarin (Kamis, 15/1) jaringan teroris Poso yang dikomandoi Santoso kembali melakukan aksi penembakan. Korbannya, dua warga Desa Tangkura, yakni Tomi Alipa (19) mahasiswa fakultas Pertanian Unsimar dan Saune Tetembuk (52) petani.
Longki berharap, aksi penembakan itu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Harus ada instruksi langsung dari pusat ke pihak terkait untuk menyelesaikan masalah teroris jaringan Santoso ini.
Secara khusus, Longki meminta agar Ketua MPR menyampaikan pesan ke Presiden RI Joko Widodo terkait masalah teroris ini. Meski, sebelumnya Longki mengaku sudah menceritakan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi di Istana Bogor.
“Semoga masalah Santoso ini bisa menjadi bekal catatan bapak (Zulkifli) untuk disampaikan kembali kepada Presiden,” ujarnya.
“Kami mohon dukung dan perhatian khusus pemerintah melaui kegiatan yang terarah dan strategis untuk menyelesaikan masalah Santoso. Ini harapan kami,” sambung dia menambahkan.
Masalah teroris ini, sebelumnya juga terjadi pada 9 Desember 2014, dua warga Sedoa Kecamatan Lore Utara atasnama Papa Stacy (54) dan Obet (34) hilang saat berburu. Hingga saat ini keduanya belum ditemukan keberadaannya oleh pihak penegak hukum.
Selanjutnya, 27 Desember 2014 lalu. Ada tiga warga Desa Tamadue Kecamatan Lore Utara diduga diculik saat mencari damar di hutan. Seorang di antaranya ditemukan tewas atasnama Gatarundu (60). Seorang lagi bernama Harun Tobimbi diduga masih disandra. Sementara seorang lagi berhasi lolos saat disuruh membeli beras ke pasar. [rus]
Sumber: keamanan.rmol.co – Gubernur Sulteng Minta Teroris Poso jadi Perhatian Pusat.
oleh admin | Jan 18, 2015 | Berita
PORTAL – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membenarkan kabar penarikan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Budi Karya Sumadi, menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II.
Kata Ahok, informasi itu ia peroleh langsung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno.
“Betul, si Rini sudah kasih tahu saya,” ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (15/1).
Kata Ahok, Rini Sumarno menghubunginya untuk meminta izin penarikan Budi Karya Sumadi ke Angkasa Pura II.
“Dia (Rini Sumarno) minta izin ke saya untuk menarik Pak Budi ke Angkasa Pura II,” ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan kebijakan memindahkan Budi Karya adalah ambisi Presiden RI, Joko Widodo, yang menilai mantan Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol itu berkinerja baik.
“Bagus sekali ya, ada orang kita (DKI) bisa dipercaya menangani permasalahan di Angkasa Pura II. Karena warga juga banyak yang kecewa kan pelayanan di bandara dan kantor imigrasi,” ucap Ahok. [ald]
Sumber: jakartabagus.rmol.co – Ahok: Si Rini Kasih Tahu Saya Budi Karya Jadi Dirut Angkasa Pura II.
oleh admin | Jan 18, 2015 | Berita
PORTAL – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, akan mengevaluasi secara konprehensif keberadaan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang sudah berakhir masa kerjanya pada 31 Desember 2014.
“Sekitar April atau Mei, keberadaan fasilitator ini akan dievaluasi secara komprehensif, termasuk apakah PNPM-PM mandiri berhasil atau tidak,” ujar Menteri Marwan melalui siaran pers, Minggu (18/1/2014).
Politisi PKB ini mengatakan, produktivitas fasilitator akan dievaluasi. Menurutnya, fasilitator yang produktif bisa dipertahankan, sementara yang tidak produtif akan diberhentikan. UU Desa, katanya, mengamanatkan adanya fasilitator desa. Seorang fasilitator membawahi empat hingga lima desa.
“Kementerian sudah membentuk tim monitoring untuk impementasi UU Desa, didalamnya soal penyaluran dana desa, pendampingan, evaluasi, dan lainnya. Evaluasi bisa dilakukan Maret,” ujar Marwan.
Sumber: Menteri PDT: Fasilitator PNPM Akan Diperpanjang – Kompas.com.
oleh admin | Jan 18, 2015 | Berita
PORTAL – Pada akhir tahun 2013 lalu, menurut catatan bahwa Pemerintah mempunyai hutang sebesar Rp 2.277 triliun. Utang ini belum termasuk defisit APBN 2014 sebesar Rp 175.3 Triliun. Utang dari defisit anggaran yang disengaja ini maupun utang untuk keperluan pembangunan lain.
Bayangkan jika rata-rata setiap satu penduduk dibagi dengan jumlah total pada tahun 2013 sebanyak 255 juta, maka setiap penduduk mempunyai utang sebesar Rp 8.9 juta perorang “ ini angka yang sangat mencengangkan dan sangat membebankan rakyat” ujar Direktur Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Uchok Sky Khadafi, Minggu 19 Januari 2014 lalu.
Dalam Rilisnya FITRA membeberkan temuan utang yang dibebankan pada rakyat sebesar Rp 8.9 juta perorang ini sangat menyengsarakan rakyat dikarenakan sampai 31 Desember 2012, Pemerintah telah menandatangani delapan perjanjian pinjaman siaga dengan World Bank, ADB, JBIC dan Pemerintah Australia dengan total komitmen sekitar USD 10.5 Miliar. Hingga tahun pengelolaan 2012, pinjaman siaga baru dimanfaatkan sebesar JPY35 miliar (setara dengan USD 350 Juta) melalui penerbitan JBIC guaranteed samurai bonds (shibosai) di pasar keuangan Jepang. Sedangkan, pinjaman siaga lainnya belum dimanfaatkan. Padahal Selama tahun 2012, Pemerintah telah mengeluarkan biaya untuk membayar biaya komitmen maupun biaya front-end atas pinjaman siaga yang belum dimanfaatkan tersebut sebesar Rp 87,43 miliar, yang pada akhirnya biaya front end yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah kini harus dibebankan lagi pada rakyat.
Khusus untuk pemerintah SBY. Pada saat Pemerintahan Megawati berakhir, posisi utang tahun 2013 sebesar Rp 1.232 triliun. Kemudian pada saat SBY mulai berkuasa posisi utang sebesar Rp 1.300 Triliun, hingga tahun 2013, posisi utang mengalami peningkatan hingga besaran Rp 2.277 Triliun. Maka selama pemerintahan SBY utang RI bertambah sebesar Rp 1.045 triliun.
“Posisi Utang sebesar Rp 2.277 triliun selalu dianggap aman bagi pemerintah dengan memberikan ukuran indikator rasio utang terhadap PDB. Dimana, saat ini indikator rasio terhadap PDB sekitar 31 sampai 29 persen, antara tahun 2009 sampai 2013” tegas Uchok. Uchok juga mengingatkan ketika pemerintah orde baru berkuasa, rasio utang terhadap PDB juga antara tahun 1990 – 1996, rasio utang terhadap PDB tersebut cukup stabil pada kisaran 20% -30%. Seiring dengan krisis ekonomi tahun 1997 –1998, rasio tersebut mengalami kenaikan dengan rasio tertinggi sebesar 88,8% pada tahun 2000. Jadi rasio utang terhadap PDB selalu tidak valid dan mengelabui publik karena pertama, kekayaan orang kaya ikut mereka hitung dan mata uang Rupiah tidak ada harga di pasaran internasional sehingga ketika dollar naik, dan rupiah terpuruk, maka rasio utang juga ikut naik.
FITRA merekomendasikan agar pemerintah melakukan Moratorium utang daripada menyuguhkan indikator rasio utang terhadap PDB. Agar utang pemerintah bisa berkurang, dan rakyat tidak dibebani degan harus membayar utang sebesar Rp 8.9 juta perorang.
“bertambahnya utang untuk setiap tahun, juga kesalahan DPR karena tidak melakukan pengetatan anggaran atau APBN untuk setiap tahun. “Anggaran selalu direkayasa untuk defisit agar bisa ditutupi oleh utang” tambah Uchok.
Menurutnya DPR bisa melakukan penghematan dengan melakukan pengurangan anggaran operasional menteri dan atau pengurangan perjalanan dinas menteri termasuk juga melakukan pengurangan perjalan dinas presiden, yang pada tahun 2012 sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp 202.2 milyar hanya untuk Carter Pesawat dalam rangka Penerbangan Khusus (Pensus) dan Kunjungan Kerja Presiden.
“Realisasi anggaran sebesar Rp 202.2 milyar diberikan untuk bencana banjir, untuk Jakarta dan Manado saja bisa mengurangi beban penderitaan rakyat dan dengan membantu rehabilitas rumah-rumah mereka yang rusak” tuturnya.
Link terkait: Tahukah Anda Pada Tahun 2013 Setiap Satu Orang Penduduk Berutang Rp 8.9 Juta! | info-anggaran.com.
oleh admin | Jan 18, 2015 | Berita
Jakarta – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo memperkirakan rapor merah keuangan Pemerintah Provinsi DKI masih akan terjadi sampai setidaknya tiga tahun ke depan. Itupun jika Pemprov benar-benar berusaha membenahinya.
Menurut Agus, penggunaan e-kalatog masih baru di tubuh Pemprov sehingga PNS DKI belum terbiasa. Ini berimbas pada banyak proyek belum berjalan dan membuat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tinggi, lebih dari 50 persen. “Dalam akuntansi, kalau minta anggaran sekian lalu tidak dihabiskan pasti jelek,” dia menjelaskan.
Padahal, e-katalog, dalam pandangan dia, mampu mencegah kebocoran anggaran, misalnya akibat proyek ganda antardinas yang kerap terjadi di DKI. Dampak belanja yang masih manual terlihat pula dalam pembelian bus Transjakarta berkarat. “Yang termurah yang menang dan yang menang yang terjelek.”
Sejauh ini, Agus mengaku belum melihat langkah-langkah Pemprov yang mampu memperbaiki laporan keuangan ke depan. Harusnya ada optimalisasi silpa dan e-katalog. Menurut dia, Pemprov harus lebih giat melakukan sosialisasi internal terkait sistem baru ini. Jika tidak, dia menduga silpa DKI akan terus membengkak di tahun-tahun ke depan. “Kalau benar-benar dibenahi bisa tiga tahun. Kalau tidak, sepuluh tahun juga masih bisa begini.”
Sebab, dalam tubuh Pemprov masih ada PNS yang mencari celah untuk dapat tambahan penghasilan. Sistem manual yang telah digunakan berpuluh tahun tiba-tiba diganti dengan elektronik membuat pihak yang biasa mencari celah duit tambahan jadi kebakaran jenggot. “Ada yang sudah biasa dapat Rp 10 juta per bulan, sekarang dengan sistem baru jadi tinggal Rp 1 juta. Pasti cari celah lain.”
Untuk itu, Agus menyarankan Inspektorat mesti lebih jeli memberi koreksi dini. “Begitu ketemu kejanggalan, laporkan.”
Rapor merah DKI dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.
sumber: Tahukah Anda Diperkirakan Rapor Merah Keuangan DKI Bisa Sampai Tiga Tahun? | info-anggaran.com.
JAKARTA– Budi Karya Sumadi resmi menggantikan Tri S. Sunoko sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero). Budi Karya sempat dicalonkan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) , dan pernah menjadi bos BUMD Jakarta.
