oleh admin | Jan 31, 2015 | Berita
JAKARTA – Pemerintah turun tangan mengaudit PT Freeport Indonesia. Audit yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menciptakan transparansi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar menjelaskan, audit sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kegiatan bisnis tambang yang dilakukan Freeport di Indonesia.
Menurut dia, pengawasan merupakan sebuah kewajiban sehingga tidak perlu dituangkan dalam amendemen kontrak antara pemerintah dan Freeport. ”Pemerintah kan punya saham di Freeport. BPK bisa masuk untuk mengaudit. Audit lebih terkait keuangan, local content, transfer teknologi, dan lain-lain,” ungkap Sukhyar saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Selama ini, audit Freeport dilakukan auditor independen. Menurut Sukhyar, nantinya BPK tinggal melihat hasilnya.
Menteri ESDM Said Sudirman membenarkan pemerintah akan turun mengaudit Freeport. Namun, hal tersebut harus terlebih dulu dituangkan dalam amendemen kontrak yang akan dilakukan enam bulan ke depan. ”Spirit nota kesepakatan (memorandum of understanding /MoU) tahap dua ini kami ingin mendorong adanya transparansi, kontribusi yang lebih, sehingga yang begitu itu yang ingin kami dorong,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mendukung langkah pemerintah mengaudit Freeport. Menurut Satya, negara punya mining right, yaitu hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Dia pun menegaskan bahwa kedaulatan negara lebih tinggi dibanding perusahaan. Negara dapat mengeluarkan izin sekaligus mencabut izin, termasuk melakukan audit.
”Negara mewakilkan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM. Menteri punya kewenangan yang mutlak terhadap pengelolaan sumber daya alam dan itu tidak pernah diserahkan pada perusahaan. Apalagi KK dan PKP2B diubah jadi izin, bukan lagi rezim kontrak,” ujarnya, di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mendukung penuh BPK dilibatkan dalam mengaudit Freeport. Hal itu akan membuat pengawasan keuangan terhadap Freeport lebih mudah dan transparan. Menurut dia, selama ini audit hanya dilakukan oleh auditor independen yang dimotori Freeport sendiri.
”Hasilnya kita tidak tahu apakah terjadi mark up, manipulasi yang dilakukan oleh Freeport kepada pemerintah,” ungkapnya kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin. Dengan audit BPK, lanjut dia, kegiatan-kegiatansosial(corporate social responsibility /CSR) yang dilakukan Freeport akan lebih tepat sasaran dan anggarannya dapatdiketahuiolehpemerintahsebagai andil pemegang saham Freeport. ”Ini juga perlu diaudit, kemudian pemerintah tahu apakah kontribusi CSR di wilayah sekitar tambang selama ini dirasakan oleh masyarakat di Papua,” jelas Marwan.
Kontrak Belum Diputuskan
Sudirman mengklarifikasi kabar yang beredar di masyarakat bahwa tidak benar jika pemerintah telah memperpanjang kontrak operasi tambang Freeport di Papua. Ia menegaskan bahwa yang diperpanjang ialah ekspor Freeport dalam enam bulan ke depan, sembari menyelesaikan enam isu renegosiasi yang telah di bahas sejak 24 Juli 2014.
”Pemerintah belum memutuskan apa pun (terkait kontrak Freeport),” kata dia. Dia membenarkan kepastian perpanjangan ekspor Freeport akan berpengaruh besar terhadap kegiatan tambang di Papua. Pasalnya, Freeport berencana mengucurkan dana USD15 miliar ditambah USD2,3 miliar (untuk kegiatan penambangan bawah tanah).
”Aliran dana sebesar itu tidak mungkin tanpa kepastian seberapa lama mereka masih akan beroperasi di sini,” ungkap Sudirman. Mantan dirut PT Pindad itu lantas menandaskan bahwa pemerintah melanjutkan negosiasi dengan Freeport terkait kelanjutan enam isu negosiasi yang belum sepakat. Dalam negosiasi tahap dua, pemerintah berkeinginan kontribusi Freeport lebih maksimal untuk negara.
”Kami meminta bagian pemerintah ditambah untuk merealisasikan pembangunan di Papua,” ungkap dia. Tidak hanyabagi hasil, dalampembahasan negosiasi selanjutnya, pemerintah juga meminta Freeport meningkatkan keselamatan kerja dan local content. Sebagai informasi, MoU tahap II merupakan nota kesepahaman yang ditandatangani ESDM dengan Freeport pada 25 Januari kemarin melanjutkan MoU yang dilakukan pada 24 Juli 2014. MoU ini berisi kesepakatan untuk menyusun amendemen kontrak dalam waktu enam bulan ke depan.
MoU tahap I berlaku selama Juli 2014-Januari 2015 terkait kesepakatan penyusunan amendemen kontrak. Namun, hingga habis masa berlaku amendemen kontrak belum mencapai kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, pemerintah tetap perlu memberikan kepastian perpanjangan ekspor konsentrat.
Sementara itu, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan rencana Freeport mengucurkan investasi sekitar USD15 miliar untuk pengembangan tambang bawah tanah, dengan proyeksi dari saat ini hingga 2041. Investasi tersebut akan ditambah investasi proyek smelter tembaga tambahan sekitar USD2,3 miliar.
”Ekspor konsentrat tembaga akan dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku,”ujarnya.
Nanang wijayanto
Sumber: Pemerintah Libatkan BPK Audit Freeport.
oleh admin | Jan 31, 2015 | Berita
PORTAL – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memfasilitasi sepuluh perusahaan di Papua yang realisasi investasinya mangkrak. Tujuannya, menggenjot realisasi investasi di Papua yang empat tahun terakhir tidak signifikan.
“Sekitar delapan proyek dari sepuluh perusahaan bernilai Rp 113 triliun. Terbesar PT Freeport Indonesia,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2015. Franky menyebutkan investasi yang terhambat antara lain Freeport sebesar Rp 99 trilun, dan sembilan perusahaan lain Rp 13,87 triliun. Sembilan perusahaan itu, antara lain, bergerak pada sektor perikanan, perkebunan, dan semen. “Perusahaan perikanan ada enam, asing semua.”
Menurut Franky, masalah yang dihadapi Freeport terkait dengan pembangunan smelter. Sedangkan perusahaan semen sudah sempat beroperasi tapi terhambat masalah tanah. Khusus perusahaan perikanan terkendala kebijakan moratorium perizinan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Baca: Mudah, Urus Izin Usaha Kini Cuma Satu Pintu)
Secara umum, Franky menambahkan, investor mengeluhkan infrastruktur yang dinilai tak sesuai dengan janji pemerintah. “Dari program pemerintahan yang dulu, kan, dijanjikan infrastruktur, tapi mereka merasa ditinggal begitu saja.” (Baca: Amendemen Kontrak Freeport, BKPM Beri Masukan Ini)
Franky melanjutkan, beberapa perusahaan ancang-ancang untuk meninggalkan Papua. Ia menyayangkan hal ini karena Papua dinilai sebagai daerah dengan potensi investasi yang besar. (Baca: 5 Izin Sektor Energi Ini Dialihkan ke BKPM)
BKPM telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menangani beberapa program lama. Misalnya, Merauke Industrial Food Estate (MIFE). BKPM juga melakukan konsolidasi dengan kementerian teknis lain. Targetnya, konsolidasi rampung paruh pertama tahun ini.
Sumber: BKPM Akan Fasilitasi Investasi Mangkrak di Papua | Tempo.
oleh admin | Jan 17, 2015 | Daerah
Biak, BINA BANGUN BANGSA – Pembangunan Daerah Papua yang memiliki status sebagai daerah Otonomi Khusus, yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, ternyata masih meninggalkan banyak pokok persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum juga membawa perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan yang cenderung tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran apalagi sarat dengan kepentingan politik dan korupsi, adalah hal yang menjadi kegundahan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Adat Biak, seperti yang disampaikan melalui surat Dewan Adat “Kankain Kakara Byak” kepada Portal Infokom.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
“Dari masalah SDM, Birokrasi dan Manajemen, hingga masalah Korupsi dan termasuk peraturan perundang-undangan yang terbit tanpa melalui kajian analisis yang memadai dan komprehensif, sehingga menjadi sia-sia dan bahkan tumpang tindih dalam implementasinya, yang membuat terhambatnya proses pemerintahan serta gerak roda pembangunan daerahnya” kata Mesak Tegai menjelaskan.
Posisi Biak Numfor dalam Peta Wilayah Papua
Belum lagi tambahnya, perilaku pejabat dan SKPDnya yang pasif juga bersifat otoriter, lebih-lebih masih ada oknum yang suka menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, yang kesemuanya semakin menambah buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, baik dari aspek perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan, yang rupanya selama ini banyak dibuat secara laporan baik dan bagus kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
“Sehingga rencana kerja pemerintah dalam kerangka Otonomi Khusus yang selama ini sudah menelan anggaran negara hingga triliunan itu, belumlah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya di Biak”, ujar Mesak lagi.
Maka diharapkan oleh Dewan Adat Biak, harus ada perubahan untuk perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan di daerahnya secara keseluruhan. Dimulai dengan reformasi SDM dan Birokrasi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDMnya sesuai dengan kompetensinya, implementasi manajemen yang berbasis efisiensi dan dedikasi serta profesionalitas dalam kinerjanya.
“Selain itu perlu adanya gerakan pemberdayaan masyarakat Adat, untuk turut dilibatkan sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, yang membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah, serta pemberdayaan sosial dan budaya bagi masyarakat asli Papua secara keseluruhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan”, harap Mesak Tegai melengkapinya. (***)
oleh admin | Des 26, 2014 | Nasional
Papua, BINA BANGUN BANGSA – Sudah bisa dipastikan bahwa Presiden Jokowi akan hadir dalam perayaan Natal Nasional 2014 ini di Papua (27-28/12). Dengan berbagai persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Panitia Natal dari Pusat, hingga Panitia Acara yang di Papua. Apalagi tim kepresidenan dan protokoler kenegaraan yang sudah tiba di Papua sejak beberapa hari yang lalu.
Sesuai dengan informasi yang didapat, Yohana Yembise selaku Ketua Perayaan Natal Nasional 2014, yang juga merupakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa agenda Presiden Jokowi yang rencananya akan didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja beserta Sekretaris Kabinet, akan merayakan Natal Bersama dengan sejumlah undangan dan masyarakat Adat serta keluarga besar Universitas Cendrawasih, termasuk juga dengan para relawan Jokowi beserta perkumpulan PAPPRI dan masyarakat umum lainnya, selain agenda Presiden untuk meresmikan sejumlah tempat serta kunjungan blusukan lainnya.
Mesak Tegai, Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, sebagai koordinator Tim Panitia Acara yang di Papua, mengatakan bahwa Papua sudah siap menyambut kedatangan RI1, Joko Widodo beserta rombongan dari Pusat. Dia menyatakan bahwa segala sesuatunya sudah dikondisikan dengan setiap saat yang selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di daerah, demi sukses terselenggaranya acara yang bersifat penting dan berskala nasional ini.
“Tadi sudah datang Panglima Kodam Cendrawasih dan Walikota Jayapura, memeriksa kesiapan acaranya”, kata Mesak Tegai melalui hubungan ponsel kepada Portal Infokom.
Ditambahkannya bahwa walaupun semua terkesan semrawut, tetapi dijamin kondusif aman dan terkendali, sehingga semua masih sesuai standar penyelenggaraan acara kenegaraan.
“Sekarang kami sedang tahap finishing dan clearing, terutama di Gedung GOR Waringin ini”, jelas Mesak Tegai, yang katanya hampir siang malam memeriksa kesiapan timnya.
Karena menurutnya ini adalah momentum penting bagi Papua kini dan ke depannya, karena ini adalah kali pertamaya Presiden Jokowi datang kembali ke Papua setelah menjadi orang nomor satu di Republik ini.
“Semoga dengan semangat Natal tahun ini yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, akan membawa pertanda baik bagi keberlangsungan hidup dan masa depan yang lebih cerah bagi kami, masyarakat Papua ke depannya”, harap Mesak lagi.
Sebelumya diberitakan mengenai agenda pada 27 Desember 2014, Jokowi akan mengunjungi Jayapura dan keesokan harinya berkunjung ke Wamena di Kabupaten Jayawijaya, yang kemudian rencananya Presiden Jokowi akan mengakhiri kunjunganya di Kota Sorong, Papua Barat, pada 29 Desember 2014. (RN)
oleh admin | Des 25, 2014 | Nasional
Papua, BINA BANGUN BANGSA – Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Papua pada tanggal 27 Desember ini, dalam momen memperingati Hari Natal Nasional 2014 yang kali ini diselenggarakan di Papua. Selain memperingati acara Natal Nasional, Presiden yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, akan meninjau beberapa daerah dan daerah perbatasan serta berdialog dengan berbagai Tokoh Adat dan Masyarakat Papua, demikian yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada kesempatan pers beberapa waktu yang lalu.
Berkaitan dengan hal itu, maka Panitia Acara Perayaan Natal di Papua, Mesak Tegai, Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua menyatakan kesiapannya yang sudah dilakukan oleh Tim Daerah di bawah koordinasi Tim Panitia Nasional Perayaan Natal 2014, pimpinan Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019.
“Ini merupakan sejarah yang sangat bernilai dan penting bagi masyarakat Papua, bahwa Perayaan Natal Nasional bersama Presiden RI akan dilaksanakan di Papua”, kata Mesak Tegai kepada Portal Infokom.
Karena menurutnya, dengan semangat Natal, semoga akan membawa kasih damai bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat di negeri Papua saat ini, yang kondisinya masih belum kondusif akibat sering terganggu oleh berbagai masalah-masalah konflik sosial.
Ditambahkannya bahwa saat ini hingga acaranya nanti, panitia daerah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dari tempat berlangsungnya acara yang rencananya diadakan di GOR Waringin, Kota Jayapura, Papua, hingga pengamanan yang melibatkan segala unsur Pimpinan Pemda termasuk tokoh adat dan masyarakat, yang katanya akan dihadiri oleh lebih dari 4000 undangan.
“Koordinasi setiap saat dilakukan, terutama pula Gubernur beserta Wakil Gubernur pun turun tangan dalam menyambut kedatangan Presiden termasuk Pangdam Cendrawasih”, kata Mesak Tegai yang juga adalah sebagai Ketua PAPPRI-Papua.
Berbagai agenda Presiden Jokowi telah disusun sedemikian padatnya, yang diantaranya adalah jadwal bertatap muka dengan sejumlah Tokoh Adat dan Masyarakat Papua beserta sejumlah relawan dan seniman budayawan, selain berbagai peresmian dan kunjungan lainnya.
“Walaupun semua terkesan buru-buru, tetapi pada prinsipnya semua aman terkendali”, ujar Mesak lagi. (RN)
JAKARTA – Pemerintah turun tangan mengaudit PT Freeport Indonesia. Audit yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menciptakan transparansi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
PORTAL – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memfasilitasi sepuluh perusahaan di Papua yang realisasi investasinya mangkrak. Tujuannya, menggenjot realisasi investasi di Papua yang empat tahun terakhir tidak signifikan.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
