Biak, BINA BANGUN BANGSA – Pembangunan Daerah Papua yang memiliki status sebagai daerah Otonomi Khusus, yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, ternyata masih meninggalkan banyak pokok persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum juga membawa perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan yang cenderung tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran apalagi sarat dengan kepentingan politik dan korupsi, adalah hal yang menjadi kegundahan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Adat Biak, seperti yang disampaikan melalui surat Dewan Adat “Kankain Kakara Byak” kepada Portal Infokom.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
“Dari masalah SDM, Birokrasi dan Manajemen, hingga masalah Korupsi dan termasuk peraturan perundang-undangan yang terbit tanpa melalui kajian analisis yang memadai dan komprehensif, sehingga menjadi sia-sia dan bahkan tumpang tindih dalam implementasinya, yang membuat terhambatnya proses pemerintahan serta gerak roda pembangunan daerahnya” kata Mesak Tegai menjelaskan.
Posisi Biak Numfor dalam Peta Wilayah Papua
Belum lagi tambahnya, perilaku pejabat dan SKPDnya yang pasif juga bersifat otoriter, lebih-lebih masih ada oknum yang suka menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, yang kesemuanya semakin menambah buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, baik dari aspek perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan, yang rupanya selama ini banyak dibuat secara laporan baik dan bagus kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
“Sehingga rencana kerja pemerintah dalam kerangka Otonomi Khusus yang selama ini sudah menelan anggaran negara hingga triliunan itu, belumlah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya di Biak”, ujar Mesak lagi.
Maka diharapkan oleh Dewan Adat Biak, harus ada perubahan untuk perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan di daerahnya secara keseluruhan. Dimulai dengan reformasi SDM dan Birokrasi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDMnya sesuai dengan kompetensinya, implementasi manajemen yang berbasis efisiensi dan dedikasi serta profesionalitas dalam kinerjanya.
“Selain itu perlu adanya gerakan pemberdayaan masyarakat Adat, untuk turut dilibatkan sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, yang membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah, serta pemberdayaan sosial dan budaya bagi masyarakat asli Papua secara keseluruhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan”, harap Mesak Tegai melengkapinya. (***)
Kota Palu, BINA BANGUN BANGSA – Terkait dengan wacana penanaman kembali (Restocking) pohon kayu Eboni di daerah Sulawesi Tengah yang saat ini jumlah populasi dan luas sebarannya sudah semakin berkurang dan hampir mengalami kelangkaan, akibat pemanfaatannya yang selama ini tidak berwawasan keberlanjutan, langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kota Palu, Aminuddin Atjo, yang menyatakan akan segera menindaklanjuti usulan tersebut, sembari menjelaskan bahwa selama ini pun Pemerintah Kota Palu sudah memberikan perhatian terhadap keberadaan populasi hayati pohon kayu Eboni yang sempat menjadi ikon khas kota Palu Sulawesi Tengah selama ini.
“Akan kami tindak lanjuti dan langsung kami disposisikan hal tersebut kepada Bappeda dan Kepala Dinas terkait”, kata pak Amin, Sekkot Palu melalui hubungan selularnya dengan Portal siang ini. (12/1/2014)
Dan lanjutnya, Beliau pun sangat setuju terkait agar sekalian perlu diadakan studi kajian penelitian dan pengembangan serta pelestarian khusus tentang pohon kayu Eboni tersebut, untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagai acuan inputan kepada provinsi dan pemerintah pusat.
Mendengar respon positif dari Sekkot Palu, Arham Rumpan Saleh selaku pemerhati dan pelestari budi daya kayu Eboni Kota Palu, sangat apresiatif atas pernyataan dari Aminuddin Atjo tersebut. Arham hanya berharap agar respon tersebut benar-benar segera ditindaklanjuti dengan tetap pula melibatkan unsur pemberdayaan masyarakat yang bersama-sama dalam kelompok pembudi daya kayu Eboni kota Palu sekitarnya, yang selama ini dia sudah bina puluhan tahun dalam upayanya melestarikan dan mengembangkan potensi kayu Eboni Sulawesi Tengah.(***)
Palu, BINA BANGUN BANGSA – Eboni merupakan pohon kayu yang bernilai tinggi. Kayu yang tergolong kayu keras, Eboni sangat artistik dengan teras kayunya yang berwarna hitam dengan pola garis-garis kecoklatan kemerahan, halus dan mengkilap, yang juga biasa dikenal sebagai kayu hitam asal Sulawesi.
Pohon Kayu Eboni, di Halaman Kantor Pemda Sulawesi Tengah.
Kayu Eboni banyak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan furniture set untuk kantor dan atau rumah yang berkelas, dan juga sebagai material untuk membuat perangkat benda seni artistik yang bernilai tinggi, selain bisa juga sebagai bahan dasar alat musik yang berkualitas, apalagi saat ini pun bisa menjadi bahan lapisan dan bagian dari struktur bangunan mewah, dan masih banyak lagi produk barang kebutuhan dan kerajinan bernilai seni lainnya yang berbahan dasar kayu Eboni.
Menurut data penelitian bahwa pohon Kayu Eboni banyak berasal dan tersebar di daerah Sulawesi Tengah (65%), selanjutnya di Sulawesi Utara (20%) dan Sulawesi Selatan (15%), (Soerianegara, 1967). Dan sejak abad XVIII hingga saat ini kayu Eboni sudah mulai dieksploitasi untuk diperdagangkan hingga menembus pasar dunia dengan tujuan benua Eropa dan Asia, khususnya Jepang. Bahkan di Jepang, penggunaan kayu Eboni merupakan parameter yang menunjukkan tingkat status sosial seseorang (Kuhon dkk., 1987), sehingga ekspor kayu Eboni ke Jepang adalah tergolong tinggi permintaannya.
Maka eksploitasi yang telah berlangsung lama itu telah menyebabkan menurunnya jumlah populasi tegakan pohon kayu Eboni di hutan alam sebarannya, terutama di Sulawesi Tengah, yang menurut pengamatan telah mengalami banyak kerusakan dan kehilangan jumlah populasi tegakan tinggal.
Sehingga kondisi ini telah menjadi perhatian Arham Rumpan Saleh, salah satu pemerhati kehutanan dan lingkungan hidup asal kota Palu, yang sudah hampir 20 tahun memperjuangkan kelestarian hayati pohon kayu Eboni di Sulawesi Tengah.
“Keberadaan pohon Eboni di hutan alam Sulawesi Tengah saat ini sudah semakin memprihatinkan, bahkan sampai pada batas yang mengkhawatirkan, baik dari jumlah maupun luasan lokasi persebarannya”, kata Arham yang saat ini sedang giat mengembangkan pembibitan pohon kayu Eboni.
Pohon Kayu Eboni, di Halaman “Siranindi” Rumah Jabatan Gubernuran Sulawesi Tengah
Lanjut dia menambahkan, perlu ada program penanaman kembali (restocking) untuk mengembalikan kondisi dan kelestarian pohon kayu Eboni di Sulawesi Tengah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah dan pemerhati kehutanan dan lingkungannya.
“Karena apabila keadaan ini terus dan tetap dibiarkan tanpa ada pengawasan dan pengedaliannya, maka dikhawatirkan pohon kayu Eboni hanya akan tinggal kenangan”, ujar Arham menegaskan.
Padahal menurutnya bahwa kayu Eboni merupakan potensi alam Indonesia yang termasuk istimewa karena hanya berasal dari tanah nusantara, yang semestinya menjadi perhatian Pemerintah untuk terus dikembangkan supaya menjadi potensi unggulan nasional.
“Memang kenyataanya selama ini belum ada penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menggali potensi kayu Eboni yang padahal dunia sudah mengakui kualitas dan kelasnya selama ini”, ujar Arham.
Lebih – lebih lagi sejarah pernah mencatat perdagangan besar kayu Eboni yang pernah menembus hingga menghasilkan devisa negara sebesar US $ 14,620 juta yang terdiri atas US $14,546 juta dalam bentuk bahan setengah jadi dan US$ 0,075 juta dalam bentuk barang jadi (Soenarno, 1996).
Maka keadaan ini perlu segera diantisipasi agar eksploitasi kayu Eboni tidak malah menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau terjadinya kelangkaan terhadap jumlah populasi pohon kayu yang tergolong istimewa ini, karena hanya ada di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Tengah.
“Dan kegiatan untuk penanaman kembali pohon kayu Eboni hendaknya dilakukan Pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan menumbuhkembangkan kecintaan terhadap populasi pohon kayu Eboni, demi generasi masa depan”, kata Arham dengan penuh harap.(***)
PORTAL INFOKOM – Wacana tentang pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke daerah yang lebih baik mencuat kembali, sebagai imbas dari keadaan dan kondisi Jakarta yang saat ini sudah tidak lagi ideal sebagai Ibukota Negara, yang seharusnya berada di kawasan yang lebih kondusif bagi pusat segala urusan pemerintahan dan kenegaraan.
Kondisi Jakarta yang semakin diperparah dengan masalah kemacetan dan banjir yang tak kunjung tuntas, adalah sebagian kecil dari faktor penyebab utamanya, termasuk pula dengan masalah pemukiman dan tata lingkungan, yang tergolong sebagai daerah dengan tingkat polusi yang tinggi, sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan kesehatan yang semakin lama semakin memprihatinkan bagi penduduk Jakarta.
Apalagi mengingat wilayah Jakarta yang semakin terbatas, dan sulit untuk di tata ulang kembali, akibat pertumbuhan penduduk dan dampak urbanisasi yang semakin tahun semakin juga meningkat, turut pula menimbulkan masalah-masalah baru, terutama masalah kawasan kumuh yang padat penduduk, sehingga menimbulkan masalah-masalah ekonomi dan penyakit sosial lainnya.
Berkaitan dengan hal itu semua, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan pun mengharapkan agar wacana ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintahan saat ini.
Nur Ridwan mengusulkan agar pemindahan Ibukota sebaiknya dipusatkan ke daerah atau wilayah yang kedudukanya merupakan sentral dari kewilayahan NKRI yang secara geografis membujur dari Papua hingga Aceh.
“Sehingga secara strategis dapat menjangkau ke segala arah dan wilayah, seluruh negeri Nusantara ini, yang akan membawa manfaat yang positif bagi pemerintahan dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan”, kata Nur Ridwan kepada Portal.
lanjutnya, Jakarta bisa tetap menjadi pusat perekonomian dan bisnis dunia, yang setara dengan kota-kota besar lainnya, sedangan untuk demi percepatan pemerataan pembangunan secara keseluruhan, sebaiknya Ibukota pemerintahan dan kenegaraan berada di pusat kewilayahan Indonesia.
Teluk Palu
Apalagi menurutnya ini adalah merupakan suatu jawaban dari tantangan ke depan, yang mengharuskan pemerintah untuk mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan secara kewilayahan NKRI, terhadap segala ancaman disintegrasi bangsa dan negara Indonesia, baik dari faktor internal maupun eksternal, akibat isu-isu pemerataan pembangunan dan politik global.
“Dan menurut saya Kota Palu merupakan kota yang ideal bagi Ibukota Negara, karena letaknya yang secara geografis merupakan kota sentral, yang berada tepat di tengah-tengah kewilayahan negeri Nusantara ini, ibaratnya Kota Palu adalah Mutiaranya Indonesia”, terang Nur Ridwan.
Karena secara strategis kewilayahannya, Kota Palu sebagai Kota teluk dan lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit pegunungan yang indah, adalah merupakan satu-satunya daerah di Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki karakteristik khusus secara kewilayahannya, yang tiada dimiliki oleh daerah lainnya, karena memiliki inter koneksi dengan sembilan propinsi di sekitarnya (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Maluku -Red).
GeoStrategis Indonesia
Apalagi secara geostrategis ekonomi global, Kota Palu bisa juga menjadi pintu gerbang utama perdagangan dengan negara-negara maju di belahan utara, yakni China, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, Taiwan dan Philippine, karena termasuk kota yang dilalui jalur perdagangan dan transportasi Internasional (ALKI 2-Red) yang menghubungkan perdagangan Asia-Pasifik dan Timur Tengah.
“Maka tidak heran kalau Kota Palu, yang dipimpin oleh Walikota Rusdi Mastura saat ini sedang berkembang pesat, selain sebagai kota Industri, Kota Palu pun merupakan Kota di Sulawesi Tengah yang berstatus sebagai Kota Kawasan Ekonomi Khusus (KEK-Red)”, tambahnya.
Harapannya semoga usulan ini bisa menjadi solusi yang efektif, walaupun masih memerlukan kajian dan pembahasan serta perencanaan khusus, sebagai bentuk upaya yang serius dalam percepatan pemerataan pembangunan untuk kawasan Indonesia wilayah Timur, yang semenjak Proklamasi Indonesia hingga saat ini, masih jauh tertinggal dari kawasan Indonesia bagian Barat. (RN)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Wilayah Papua memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara nasional, regional apalagi global. Mengingat kekayaan sumber daya alamnya yang hingga kini saja masih dalam pemetaan potensi yang dimiliki dan terkandung oleh pulau terbesar di Indonesia ini. Maka tidak salah kalau dalam konteks kepentingan nasional, wilayah Papua merupakan lumbung pangan dan energi, tambang dan mineral di Kawasan Timur Indonesia.
“Potensi Papua dari sektor tambang dan mineral bagi nasional berdasarkan atas nilai besaran cadangannya, terutama tembaga dan emas yang hingga kini Papua termasuk wilayah yang mengandung cadangan emas terbesar di dunia”, begitu yang dijelaskan oleh Mesak Tegai, Konsultan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua, BINA BANGUN BANGSA kepada Portal Infokom.
“Baru sebagian kecil yang di eksplorasi, apalagi eksploitasi yang masih hanya terpusat di daerah Timika saja”, tambahnya lagi.
Sedangkan menurutnya apabila dilihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang sudah dan sangat berkembang adalah pada potensi kelapa sawit, yaitu bahwa industri kelapa sawit di Pulau Papua sudah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia, karena Papua termasuk satu produsen kelapa sawit yang besar di kawasan Asia.
Selain kelapa sawit, masih ada potensi dari tebu lahan untuk produksi, yang merupakan tebu lahan terluas yang berada di luar Pulau Jawa.
Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, wilayah Papua dapat menjadi produsen penting bagi kebutuhan beberapa komoditas pangan, pertanian, perkebunan, serta energi, tambang dan mineral lainnya bagi Indonesia maupun dunia.
Belum lagi potensi perikanan kelautannya, yang sudah diakui oleh beberapa manca negara tetangga maupun Internasional.
Keindahan Alam di Papua
Sebagai putra asli daerah, Mesak Tegai sangat bangga bahwa Papua yang merupakan bagian dari NKRI sangat memiliki nilai ekonomi strategis, yang apabila dikelola dan diolah secara tepat maka akan menjadi potensi daerah yang juga merupakan potensi nasional, sehingga dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan serta menyumbang bagi devisa negara.
Ir. Mesak Tegai sudah sejak lama mengupayakan adanya percepatan pembangunan daerahnya demi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua keseluruhan, yang saat ini masih sangat memprihatinkan.
“Belum lagi masalah infrastruktur dasar yang hingga kini masih belum memadai dan terpenuhi secara cepat dan layak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kami”, ujar Mesak lagi.
Karena menurutnya masalah ketertinggalan daerah Papua sangat memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubung dan atau transportasi yang bisa membuka akses keterhubungan antar wilayah dengan wilayah lainnya, yang saat ini belum terpenuhi, termasuk ketersediaan listrik dan telekomunikasi yang juga masih minim. Belum lagi masalah pendidikan dan kesehatan yang juga sangat kurang dan bahkan masih buruk.
“Maka saat ini saya sedang mengusulkan program percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, yang langsung dimajukan kepada Pemerintah Pusat dan Bappenas”, katanya.
Dengan harapan Mesak Tegai, bahwa usulannya tersebut agar menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah, sehingga menjadi prioritas pembangunan perekonomian dan kewilayahan Papua 2015-2019, demi masa depan masyarakat Papua keseluruhan yang lebih baik lagi.
“Syukurlah sekarang pak Presiden, pak Jokowi sangat perhatian dan peduli tentang kondisi dan keadaan Papua, dan Rakyat Papua sangat senang sekali, ada pemimpin yang benar – benar mau membela kebutuhan kami ini”, harapnya lagi.(***)
Wates, 25/03/2013. Matahari yang bersinar terik Senin siang itu, tidak menyurutkan semangat ribuan masyarakat Kulonprogo berkumpul di Alun-alun kota Wates, ibukota kabupaten Kulonprogo. Berbagai atraksi dan kesenian khas rakyat Kulonprogo ditampilkan di sepanjang empat ruas jalan yang mengitari alun-alun itu. Di bagian tengah alun-alun didirikan beberapa tenda untuk memajang produk lokal yang dibuat oleh rakyat dan Pemkab Kulonprogo. Di depan panggung utama ada dua tenda besar yang diperuntukkan untuk tamu dan undangan. Hari itu seolah sebagai hari unjuk kekuatan dan aktualisasi diri rakyat Kulonprogo. Sebuah pesawat kecil aerodinamis berputar naik turun di atas alun-alun membawa banner bertuliskan “Beli Indonesia, Beli Kulonprogo”. Anak-anak sekolah ikut turun dengan seragam batik “geblek-renteng”, batik yang telah dijadikan sebagai batik asli Kulonprogo. Batik yang sama juga dikenakan semua jajaran pemerintah Kulonrogo dari Lurah hingga Bupati.
Keriuhan yang dimulai sejak pukul 10.30 wib itu kemudian senyap ketika acara puncak akan dimulai pada pukul 14.00 wib. Dari arah utara alun-alun Bupati Kulonprogo, dr. Hasto Wardoyo, SpOg dan rombongan memasuki tenda utama. Tampak dalam rombongan itu pimpinan kepolisian dan TNI di wilayah Kulonprogo. Beberapa orang diantara rombongan mengenakan kaos merah bertuliskan “Beli Indonesia” di dada sebelah kanan dan burung garuda di sebelah kiri. Dua diantara yang berseragam merah itu, tampak Pemimpin Gerakan Beli Indonesia, Heppy Trenggono dan aktor senior Pong Harjatmo. Musik campursari mengiringi rombongan itu dan sapaan selamat datang dari dua orang MC, Nugie AlAfghani dan Den Baguse Ngarso. Untuk memberi semangat Pong Harjatmo didaulat untuk naik ke atas panggung. Aktor senior yang kritis terhadap persoalan negeri ini kemudian membaca dua puisi ciptaannya, Kembalikan Indonesiaku dan Beli Indonesia.
Setelah pembukaan, Lagu kebangsaan Indonesia Raya membahana membuka jalan baru sejarah yang akan dikumandangkan di kabupaten paling barat Daerah Istimewa Yogjakarta itu. Ketua Panitia, Rudyatmo dalam sambutannya mengatakan bahwa Beli Kulon adalah semangat untuk membangkitkan karakter dan ekonomi masyarakat dan pemerintah Kulonprogo. “Beli Kulonprogo adalah komitmen para petani, nelayan, pedagang, pengusaha, masyarakat dan pemerintah Kulonprogo untuk membangun karakter dan ekonomi Kulonprogo,” kata Rudyatmo. Sambutan kemudian disambung dengan pengurus PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) Pusat, Mayjen TNI purn. Suhardo. “Saya diutus oleh ketua umum PPAD Bapak Letjen TNI purnawirawan Suryadi untuk mendukung penuh gerakan Beli Indonesia dan Beli Kulonprogo ini,” ucap Suhardo di bagian awal sambutannya.
Bupati Kulonprogo, dr. Hasto Wardoyo menceritakan perjalanan Beli Kulonprogo selama satu tahun terakhir. “Jika hari ini kita lihat banyak masyarakat berkumpul di tempat ini bukan karena apa-apa tetapi karena sebagian besar mereka sudah merasakan dampak dari gerakan ini,” ungkap Hasto. Sebagai wilayah dengan prosentase kemiskinan tertinggi di wilayah DIY sampai saat ini, Kulonprogo memiliki alasan kuat untuk bangkit dan membuat masyarakat lebih sejahtera sekaligus meninggalkan predikat miskin itu. “Kita harus merubah takdir kita sendiri dengan memulainya dari diri kita sendiri, tanah air kita sendiri, dengan membeli barang-barang kita sendiri tanpa harus merasa bergantung dan berharap pada orang lain,” kata Hasto yang disambut tepuk tangan semua hadirin. Deklarasi Beli Kulonprogo ini, kata Hasto bukan bagian akhir dari apa yang dilakukan selama ini tetapi justru titik awal untuk melompat jauh ke depan meraih masa depan Kulonprogo yang lebih gemilang. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kulonrogo yang telah bekerja keras bersama pemerintah dalam gerakan Beli dan Bela Kulonprogo ini. Kawan sejawat yang telah mendukung kami, terutama Pak Heppy Trenggono yang telah memberi dukungan penuh selama ini. Semoga ini akan menjadi kebaikan dan amal sholeh kita semua,” kata Hasto penuh harap.
Dalam orasinya, Pemimpin Gerakan Beli Indonesia, Heppy Trenggono mengatakan bahwa Kulonprogo akan menjadi inspirasi buat daerah lain dalam membangun ekonomi. Gerakan ini telah membuat Kulonprogo menjadi satu kesatuan kekuatan yang bergerak serentak menuju satu tujuan bersama. “Gerakan Beli Kulonprogo ini telah menjadi sebuah konsolidasi kekuatan ekonomi dan karakter pemerintah dan rakyat Kulonprogo. Karakter dan ekonomi yang hari ini menjadi titik terlemah pertahanan kita sebagai sebuah bangsa. Dan saya melihat akan banyak orang datang ke wilayah ini untuk belajar ke Kulonprogo,” kata Heppy penuh semangat. Tak urung orasi yang berapi-api itu disambut tepuk tangan dari para hadirin. Beberapa jajaran Pemda Kulonprogo terlihat sumringah seolah mendapat tambahan energi. Keberadaan para jenderal senior dalam acara ini, kata Heppy adalah semangat yang sangat besar buat gerakan. Heppy menceritakan beberapa pertemuannya dengan para jenderal senior yang gelisah dengan Indonesia hari ini. “Ada seorang jenderal senior bintang empat berusia 84 tahun mengatakan kepada saya, jika kami harus mengenakan lagi topi baja kami untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia akan kami lakukan,” kata Heppy meniru ucapan sang jenderal. Ucapan itu, lanjut Heppy adalah dorongan dan motivasi kuat untuk kita yang lebih muda untuk melakukan sesuatu membela bangsa kita sendiri.
Puncak acara ditandai dengan pembacaan Deklarasi Beli Kulonprogo oleh Bupati Kulonprogo, dr. Hasto Wardoyo, SpOg didampingi sejumlah tokoh yang hadir dalam acara itu. Sebuah kanvas putih berukuran 1×2 meter bertuliskan Beli Bela Kulonprogo, terpampang di depan panggung tempat semua hadirin mencantumkan tandatangannya sebagai tanda komitmen dukungan dan menjalankan gerakan ini. Segumpal awal yang memayungi alun-alun di siang menjelang sore itu membawa angin semilir yang memberi kesejukan kepada semua orang yang beranjak pulang meninggalkan tempat itu. Dan jarum jam sejarah baru berdetak. (2as)
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
