Biak, BINA BANGUN BANGSA – Pembangunan Daerah Papua yang memiliki status sebagai daerah Otonomi Khusus, yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, ternyata masih meninggalkan banyak pokok persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum juga membawa perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan yang cenderung tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran apalagi sarat dengan kepentingan politik dan korupsi, adalah hal yang menjadi kegundahan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Adat Biak, seperti yang disampaikan melalui surat Dewan Adat “Kankain Kakara Byak” kepada Portal Infokom.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
“Dari masalah SDM, Birokrasi dan Manajemen, hingga masalah Korupsi dan termasuk peraturan perundang-undangan yang terbit tanpa melalui kajian analisis yang memadai dan komprehensif, sehingga menjadi sia-sia dan bahkan tumpang tindih dalam implementasinya, yang membuat terhambatnya proses pemerintahan serta gerak roda pembangunan daerahnya” kata Mesak Tegai menjelaskan.
Posisi Biak Numfor dalam Peta Wilayah Papua
Belum lagi tambahnya, perilaku pejabat dan SKPDnya yang pasif juga bersifat otoriter, lebih-lebih masih ada oknum yang suka menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, yang kesemuanya semakin menambah buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, baik dari aspek perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan, yang rupanya selama ini banyak dibuat secara laporan baik dan bagus kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
“Sehingga rencana kerja pemerintah dalam kerangka Otonomi Khusus yang selama ini sudah menelan anggaran negara hingga triliunan itu, belumlah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya di Biak”, ujar Mesak lagi.
Maka diharapkan oleh Dewan Adat Biak, harus ada perubahan untuk perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan di daerahnya secara keseluruhan. Dimulai dengan reformasi SDM dan Birokrasi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDMnya sesuai dengan kompetensinya, implementasi manajemen yang berbasis efisiensi dan dedikasi serta profesionalitas dalam kinerjanya.
“Selain itu perlu adanya gerakan pemberdayaan masyarakat Adat, untuk turut dilibatkan sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, yang membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah, serta pemberdayaan sosial dan budaya bagi masyarakat asli Papua secara keseluruhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan”, harap Mesak Tegai melengkapinya. (***)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Wilayah Papua memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara nasional, regional apalagi global. Mengingat kekayaan sumber daya alamnya yang hingga kini saja masih dalam pemetaan potensi yang dimiliki dan terkandung oleh pulau terbesar di Indonesia ini. Maka tidak salah kalau dalam konteks kepentingan nasional, wilayah Papua merupakan lumbung pangan dan energi, tambang dan mineral di Kawasan Timur Indonesia.
“Potensi Papua dari sektor tambang dan mineral bagi nasional berdasarkan atas nilai besaran cadangannya, terutama tembaga dan emas yang hingga kini Papua termasuk wilayah yang mengandung cadangan emas terbesar di dunia”, begitu yang dijelaskan oleh Mesak Tegai, Konsultan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua, BINA BANGUN BANGSA kepada Portal Infokom.
“Baru sebagian kecil yang di eksplorasi, apalagi eksploitasi yang masih hanya terpusat di daerah Timika saja”, tambahnya lagi.
Sedangkan menurutnya apabila dilihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang sudah dan sangat berkembang adalah pada potensi kelapa sawit, yaitu bahwa industri kelapa sawit di Pulau Papua sudah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia, karena Papua termasuk satu produsen kelapa sawit yang besar di kawasan Asia.
Selain kelapa sawit, masih ada potensi dari tebu lahan untuk produksi, yang merupakan tebu lahan terluas yang berada di luar Pulau Jawa.
Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, wilayah Papua dapat menjadi produsen penting bagi kebutuhan beberapa komoditas pangan, pertanian, perkebunan, serta energi, tambang dan mineral lainnya bagi Indonesia maupun dunia.
Belum lagi potensi perikanan kelautannya, yang sudah diakui oleh beberapa manca negara tetangga maupun Internasional.
Keindahan Alam di Papua
Sebagai putra asli daerah, Mesak Tegai sangat bangga bahwa Papua yang merupakan bagian dari NKRI sangat memiliki nilai ekonomi strategis, yang apabila dikelola dan diolah secara tepat maka akan menjadi potensi daerah yang juga merupakan potensi nasional, sehingga dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan serta menyumbang bagi devisa negara.
Ir. Mesak Tegai sudah sejak lama mengupayakan adanya percepatan pembangunan daerahnya demi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua keseluruhan, yang saat ini masih sangat memprihatinkan.
“Belum lagi masalah infrastruktur dasar yang hingga kini masih belum memadai dan terpenuhi secara cepat dan layak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kami”, ujar Mesak lagi.
Karena menurutnya masalah ketertinggalan daerah Papua sangat memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubung dan atau transportasi yang bisa membuka akses keterhubungan antar wilayah dengan wilayah lainnya, yang saat ini belum terpenuhi, termasuk ketersediaan listrik dan telekomunikasi yang juga masih minim. Belum lagi masalah pendidikan dan kesehatan yang juga sangat kurang dan bahkan masih buruk.
“Maka saat ini saya sedang mengusulkan program percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, yang langsung dimajukan kepada Pemerintah Pusat dan Bappenas”, katanya.
Dengan harapan Mesak Tegai, bahwa usulannya tersebut agar menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah, sehingga menjadi prioritas pembangunan perekonomian dan kewilayahan Papua 2015-2019, demi masa depan masyarakat Papua keseluruhan yang lebih baik lagi.
“Syukurlah sekarang pak Presiden, pak Jokowi sangat perhatian dan peduli tentang kondisi dan keadaan Papua, dan Rakyat Papua sangat senang sekali, ada pemimpin yang benar – benar mau membela kebutuhan kami ini”, harapnya lagi.(***)
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
