Tak ada korelasi tiket murah dan jaminan keselamatan penerbangan | merdeka.com
Air Asia
Tak ada korelasi tiket murah dan jaminan keselamatan penerbangan | merdeka.com.
Seknas Jokowi: Mudah-mudahan Jonan Dilempar Telur Busuk! – Kompas.com
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan
Seknas Jokowi: Mudah-mudahan Jonan Dilempar Telur Busuk! – Kompas.com.
HIPMI harus menjadi Penggerak dan Pelopor Pemberdayaan UMKM Indonesia
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Terkait dengan potensi UMKM Indonesia, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan mengharapkan adanya kemitraan yang dibangun oleh pengusaha nasional dengan menggandeng pelaku UMKM nasional, khususnya di bidang industri kreatif, sehingga menjadi solusi terhadap masalah dalam pemberdayaan UMKM selama ini yang masih saja terkendala oleh berbagai masalah dalam akses permodalan dan pembiayaan serta pengembangannya, termasuk tekhnologi tepat guna dan penguatan pemasarannya.
Sehubungan dengan rencana Munas HIPMI yang diadakan Januari 2015 ini, dalam rangka pergantian kepemimpinan di dalam tubuh HIPMI, maka Nur Ridwan berharap agar Ketua Umum HIPMI mendatang lebih kongkrit membela kepentingan UMKM Nasional, selain tugas dan perannya dalam menciptakan kader pengusaha muda menjadi pengusaha mandiri yang berhasil dan sukses dalam kancah perekonomian dan bisnis nasional.
Karena menurut Nur Ridwan bahwa HIPMI sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia bisa menjadi pelopor dari Gerakan Percepatan Pemberdayaan UMKM Nasional, dengan sigap dan giat dalam memfasilitasi pelaku UMKM dalam negeri.
“Apalagi tantangan bagi pelaku UMKM yang semakin ketat dalam persaingan pasar dengan terbukanya perdagangan Bebas Asean di tahun ini”, harap Nur Ridwan.
Ditambahkannya agar HIPMI selain menciptakan gerakan perekonomian nasional pun harus mampu menciptakan inovasi dan kemajuan teknologi yang mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam meghasilkan produk-produk unggulan nasional yang berdaya saing global.
Serta HIPMI harus mampu juga melakukan penguatan pasar nasional, agar terciptanya kestabilan harga dalam negeri yang akan mewujudkan ketahanan nasional di segala bidang.
Adalah merupakan kewajiban bagi Pemerintah dan termasuk juga pelaku bisnis dan pengusaha besar nasional terutama HIPMI sebagai bagia dari Pegusaha Nasional, untuk membina dan mengembangkan dunia UMKM dalam negeri, demi percepatan perekonomian nasional secara keseluruhan, yang bahkan malah sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Diberitakan sebelumnya bahwa kandidat kuat untuk Ketua Umum HIPMI 2015-2018, adalah salah satunya Bahlil Lahadalia, yang merupakan contoh pengusaha sukses yang berangkat dari daerah (berasal dari Papua-Red), yang diharapkan menjadi inspirasi bagi pengusaha muda Indonesia untuk mampu menjadi pengusaha nasional yang dapat bersaing dalam skala ekonomi bisnis internasional.(***)
Pemberdayaan Komite Sekolah yang Belum Efektif dan Optimal
PORTAL – Komite sekolah/Madrasah adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), yang kemudian dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002, dan sebagai acuannya adalah Lampiran II Kepmendiknas No. 033/U/2002 tersebut.
Komite Sekolah/Madrasah dibentuk dan berperan dalam upaya untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).
Tetapi dalam perjalanannya, terutama peran dan fungsi Dewan Pendidikan yang keberadaannya juga lahir bersama-sama Komite Sekolah pun ternyata masih belum efektif dan optimal. Apalagi tugas Dewan Pendidikan dalam memberikan dukungan pertimbangan dan sarana prasarana dalam pembinaan Komite Sekolah/Madrasah di tingkat nasional, propinsi, maupun daerah/kota, yang masih banyak kendala dalam implimentasi serta pemberdayaannya.
Sehingga banyak Komite Sekolah/Madrasah yang belum mengerti dan memahami untuk diselenggarakan secara optimal dan efektif sesuai maksud dan tujuannya didirikan, yang seharusnya menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan, yang akan meningkatkan tanggung-jawab guru, orang tua dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
Maka Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan merasa perlu mengingatkan kepada para pemangku kebijakan dunia pendidikan di negeri ini, agar segera memperbaiki keadaan ini supaya mutu pendidikan semakin lama semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi tunas bangsa yang berkualitas prima dan unggul dalam menhadapi tantangan global yang semakin ketat dalam persaingan global, kini dan nantinya.
“Perlu perhatian pemerintah yang serius dan komprehensif mengenai hal ini, karena menyangkut masa depan bangsa dan negara, karena kemajuan bangsa dan negara akan berakar dari ilmu dan budaya serta karakter dari bangsa tersebut, yang dapat dibangun hanya melalui pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, yang dapat menciptakan kualitas dan kompetensi yang mampu dan mumpuni dalam menghadapi tantangan zaman ”, tegas Nur Ridwan.
Menurutnya bahwa keberadaan Komite Sekolah/Madrasah perlu diberdayakan secara efektif, sebagaimana mestinya, sebagai bentuk upaya dalam membangun sistem dan meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang lebih baik dan lebih maju lagi.
“Maka perlu adanya evaluasi dan revitalisasi keberadaan Komite Sekolah/Madrasah selama ini, dengan inventarisasi dan pembinaan Komite Sekolah yang sudah ada, agar masyarakat semakin tahu maksud dan tujuan serta kemanfaatan keberadaan dari suatu Komite Sekolah”, harap Nur Ridwan.
Menteri Seharusnya Menjadi Tauladan yang Baik bagi Publik
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan
PORTAL INFOKOM – Musibah hilang kontaknya maskapai Air Asia QZ8501 di Selat Karimata, Kotawaringin Barat, pada Minggu (28/12) lalu menyita perhatian masyarakat, tak terkecuali sampai ke internasional. Seluruh media hampir setiap hari selalu mengawal pemberitaan mengenai perkembangan terbaru mengenai AirAsia QZ8501.
Atas ramainya pemberitaan AirAsia QZ8501, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam musibah tersebut. Jonan lantas menyebut media menjadi salah satu pihak yang diuntungkan.
“Kalau sekali terjadi kecelakaan, pasti di media akan ramai sekali. Kalau sekali kecelakaan ramainya minta ampun, yang paling untung media. Ada berita senang media untung, ada kecelakaan media lebih untung lagi, karena yang sana iklan sini iklan. Iklannya dapat banyak,” sebut Jonan di kantornya, Selasa (6/1) petang.
Terkait dengan tanggung jawabnya, mantan Dirut PT KAI ini kembali menegaskan pihaknya tak akan segan mencopot siapapun pihak yang harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.
“Ya nggak peduli, kalau ada kecelakaan di laut (petugas yang berwenang) ya ganti, di pesawat juga begitu. Lebih baik nggak pernah berangkat daripada pergi nggak pernah sampai. Keselamatan itu bukan untuk main-main,” tegas Jonan. (chi/jpnn)
Menanggapi sikap Menteri Perhubungan tersebut, membuat Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA perlu memberikan pernyataan untuk mengingatkan kepada pak Menteri sebagai pimpinan yang bekerja dan digaji oleh negara, agar memberikan tauladan yang baik kepada publik, apalagi jabatan pak Menteri yang sementara itu, adalah sangat berkaitan dengan segala urusan pelayanan, yang seharusnya mengedepankan budaya pelayanan publik yang berkharisma dan beretika.
“Kenapa ya zaman sekarang banyak orang pintar tapi kurang secara attitude ?”, kata Nur Ridwan.
Menurutnya seorang yang memiliki jabatan publik jangan sembarangan dalam berkata dan atau berperilaku seperti layaknya seorang bos dalam sebuah perusahaan, karena ini semua berkaitan dalam tata pemerintahan dalam suatu negara yang milik semua dan berhubungan dengan berbagai kepentingan, bukan milik perseorangan apalagi dijalankan secara ego pribadi yang semaunya saja.
Lagipula untuk memperbaiki manajemen dalam suatu kementerian urusan publik, bukanlah dengan cara arogan dengan ancaman pecat-memecat serampangan, karena semua harus melalui aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, daripada nanti malah dituding sebagai pimpinan yang arogan dan otoriter, yang suka bertindak intimidatif dan atau diskriminatif terhadap para bawahannya.
Dan aspek penilaian terhadap suatu kinerja dan kepemimpinan bukanlah karena didasarkan oleh banyaknya staf dan karyawannya yang salah dan banyak diganti. Tetapi pimpinan yang berhasil baik adalah yang mampu membawa perbaikan manajemen dan menciptakan iklim pekerjaan yang kondusif bagi seluruh personelnya, serta membawa hasil dan manfaat yang positif kepada publik dan lingkungannya.
“Tentang Keselamatan itu bukan untuk main-main, ya saya sangat setuju, karena ini menyangkut nyawa manusia, yang harus dijunjung tinggi penghormatannya”, kata Nur Ridwan.
Tapi menurutnya, seorang Menteri tidak perlu harus berlebihan dengan “show off” termasuk teriak-teriak dan memarahi setiap anak buahnya di depan publik, karena pada prinsipnya kesemuanya itu adalah tidak lain dari buah hasil manajemen kementerian itu sendiri, yang selama reformasi ini memang belum ada perbaikan yang signifikan.
“Lakukan saja evaluasi dan koreksi secara baik dan benar. Perbaiki dan Tingkatkan Pelayanan, yang sudah menjadi tupoksinya, publik hanya ingin melihat itu”, tegas Nur Ridwan
Karena masalah tidak akan selesai hanya dengan pencitraan marah-marah yang cuman mau dibilang sebagai pimpinan yang tegas, apalagi notabene sebelum jadi seorang Menteri pun, Pak Jonan pun berangkat dari lingkungan birokrat yang memang sudah terbiasa dengan budaya dan mental kerja model begitu.
“Dan anggap saja bahwa kejadian ini adalah bagian dari pembenahan tersebut, tanpa terkecuali bagi seorang Menteri sekalipun”, tegas Nur Ridwan lagi.