Bimtek (Bimbingan Teknis) penyusunan dan pengelolaan profil desa adalah pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para petugas pemerintah desa atau tim yang bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola profil desa. Profil desa adalah gambaran komprehensif tentang kondisi, potensi, dan karakteristik suatu desa yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan desa.
Maksud dari penyelenggaraan Bimtek ini adalah:
Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta tentang pentingnya penyusunan dan pengelolaan profil desa sebagai alat perencanaan dan pengembangan desa yang efektif.
Mengenalkan peserta dengan metodologi, teknik, dan alat bantu yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan profil desa.
Mendorong peserta untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data terkait dengan desa.
Tujuan dari agar peserta dapat mengikuti Bimtek ini adalah:
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta dalam menyusun profil desa yang akurat, komprehensif, dan terkini.
Memperkuat pemahaman peserta tentang karakteristik dan potensi desa yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan desa.
Meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan alat bantu dan teknologi yang relevan dalam penyusunan dan pengelolaan profil desa, seperti perangkat lunak pengolahan data atau sistem informasi geografis (SIG).
Mengedukasi peserta mengenai pentingnya pengumpulan data yang berkualitas, analisis yang tepat, dan penyajian informasi yang jelas dalam penyusunan profil desa.
Membantu peserta memahami pentingnya profil desa sebagai sumber informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan desa.
Manfaat bagi peserta yang telah mengikuti bimtek penyusunan dan pengelolaan profil desa adalah sebagai berikut:
Peningkatan kualitas perencanaan desa: Dengan memiliki profil desa yang akurat dan komprehensif, pemerintah desa dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dan berbasis data untuk pembangunan desa. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di desa serta merumuskan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pengambilan keputusan yang lebih baik: Profil desa yang lengkap dan terkini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan pengembangan desa. Keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid akan mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efektivitas program atau kebijakan yang diimplementasikan.
Penyampaian informasi yang lebih efektif: Profil desa yang disusun dengan baik akan menjadi sumber informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal desa. Profil desa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, potensi investor, lembaga donor, atau pihak lain yang tertarik dengan perkembangan desa.
Monitoring dan evaluasi yang sistematis: Profil desa yang terus diperbarui dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan membandingkan data aktual dengan data profil desa, pemerintah desa dapat mengukur sejauh mana capaian pembangunan dan mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki.
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meyakini ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika 2022) akan memberikan multiplier effect economy yang besar bagi berbagai sektor ekonomi masyarakat. Khususnya UMKM otomotif dan travel perjalanan. Atas dasar itulah, IMI mendukung langkah Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang UMKM Goes To Mandalika, sebagai pre-event Pertamina Grand Prix of Indonesia.
UMKM Goes To Mandalika menghadirkan berbagai produk dari 60 UMKM bidang otomotif dan 40 UMKM travel. Ada juga kegiatan coaching clinic oleh IMI, atraksi freestyle, fun ride electric bike, miniGP test and stuntride, sunmori, sekaligus pelepasan riders goes to Mandalika.
“Para peserta UMKM Goes To Mandalika akan turut bergabung bersama UKM unggulan lainnnya dari 14 Provinsi, yang akan menjajakan berbagai produk di 2 titik lokasi pameran yang telah disiapkan di dalam kawasan Pertamina Mandalika International Street Circiut. Produk yang dijajakan sangat beragam dari mulai automotive, merchandise, souvenir, healthy product, serta food and beverages,” ujar Bamsoet usai mengunjungi pameran UMKM Goes To Mandalika, di Gedung SMESCO, Jakarta, Minggu (6/3/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam ajang UMKM Goes To Mandalika juga ada travel fair MotoGP Packages yang ditawarkan oleh berbagai anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA). Berbagai paket menarik dari mulai tiket masuk MotoGP, pesawat, penginapan, hingga berbagai ragam hiburan telah disiapkan. Memudahkan masyarakat yang ingin menonton MotoGP, sekaligus membantu meningkatkan penjualan para pelaku usaha travel.
“Menjadi bukti bahwa kehadiran event olahraga balap akan turut menggerakan berbagai sektor ekonomi, memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat. Mengingat ada seribu penonton yang akan menyaksikan MotoGP secara langsung. Potensi perputaran uangnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, keberadaan Pertamina Mandalika International Street Circuit diharapkan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) NTB dari Rp 157,89 triliun menjadi Rp 160,12 triliun atau naik sekitar Rp 2,22 triliun. Selain, peningkatan devisa dari Rp 313,83 triliun menjadi Rp 315,39 triliun atau naik Rp 1,56 triliun.
“Ada juga peningkatan lapangan kerja di NTB menjadi 10,14 juta tenaga kerja. Serta peningkatan penerimaan pajak di NTB dari Rp 17,68 triliun per tahun menjadi Rp 17,93 triliun per tahun,” pungkas Bamsoet. (Bs/fb)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menegaskan bahwa belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri dengan pengecualian jika harus impor, dengan ketentuan bahwa Kementerian/Lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023.
Ada sekitar 400 triliun potensi pembelanjaan atau pembelian produk dalam negeri dan UMKM melalui e-catalog dan toko daring dalam tahun anggaran 2022 ini.
Maka apabila 40-50% belanja Pemerintah Pusat dan Daerah fokus untuk produk dalam negeri dan UMKM maka akan menyumbang peningkatan ekonomi nasional sekitar 1,5%.
“Semoga dengan diprioritaskannya belanja dalam negeri dan UMKM, bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi pada masyarakat”, harapannya. (Kemenkop UKM RI)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Wabah ini membuat supply dan demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) setelah September 2020, akan ada separuh UMKM yang ada yang terpaksa harus gulung tikar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menjelaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
“Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen – 50 persen,” kata Teten saat menjadi keynote speaker dalam webinar dengan tema Menyiapkan Produk – Produk Indonesia Mendunia yang diselenggarakan oleh PT Jababeka Tbk, Kamis (8/10/2020).
Teten menambahkan meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi.
Menurutnya, ada tiga sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini yaitu produk makanan dan minuman, fashion serta furniture dan kerajinan.
“Memang kontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14 persen sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dapat berkontribusi hingga 86 persen. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara – negara APEC yang berkisar 35 persen,” sambungnya.
Untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakuinya tidak mudah terlebih di saat permintaan dunia mengalami slow down akibat sama-sama terkena wabah Covid-19.
Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, KemenkopUKM mencetuskan beberapa program seperti Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Selain itu dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM.
“Kita juga ada program pasar digital UMKM, melalui program ini potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai Rp35 triliun. Lalu ada juga gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan kita akfif mendorong sektor UMKM go digital,” ulasnya.
Jakarta, 9 Oktober 2020
Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kemajuan teknologi digital era 5.0 saat ini membuat sistem perekonomian dan usaha atau bisnis dalam negeri sudah harus berbenah mengikuti perkembangan dunia saat ini, kalau tidak mau ketinggalan dalam persaingan global di bidang penjualan dan pemasaran produk, barang dan jasa, terutama bagi pelaku UMKM di negeri ini.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BINA BANGUN BANGUN, Nur Ridwan dalam Rapat Kerja Terbatas Bidang Perekonomian, Koperasi dan UMKM di Kantor Pusat, Jakarta. (18/01/2020)
“Kita harus pro aktif menghadapi tantangan global dalam persaingan pasar dunia saat ini, apalagi dengan derasnya Aplikasi Teknologi luar negeri saat ini yang sudah masuk dalam pasar domestik sehingga bisa menggerus pasar UMKM dalam negeri” katanya.
Karena secara data sumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang telah berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja, dan memberi sumbangsih 60% terhadap PDB (Product Domestic Bruto) nasional. “Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional”, katanya lagi.
“Akan rugi besar bagi kita kalau pasar UMKM dalam negeri diambil oleh pelaku UKM dan Industri dari luar negeri”, katanya lebih lanjut.
Maka menurutnya, BINA BANGUN BANGSA sebagai Organisasi atau Lembaga Mitra Pembangunan Nasional yang berdiri sejak tahun 2009, dengan memiliki potensi puluhan ribu anggota UMKM, saat ini sedang mengembangkan Aplikasi SuperApp untuk memfasilitasi penjualan dan pemasaran serta pengembangan daripada produk/barang dan jasa para anggotanya. Dengan menggandeng para developer aplikasi karya Anak Bangsa Indonesia yang tidak kalah kemampuannya dengan para developer luar negeri.
“SuperApp yang dibangun berbasis sistem Koperasi bagi anggota yang menawarkan banyak layanan dan benefit dari SuperApp ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat secara luas dalam membantu tugas negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, harapannya.(IWN).
